二重重要性に基づくESG開示における強制保証を通じて持続可能なビジネス主張のベールを剥ぐ:グリーン監査人による検証
MEMBUKA TABIR KLAIM BISNIS BERKELANJUTAN MELALUI MANDATORY ASSURANCE PADA ESG DISCLOSURE BERBASIS DOUBLE MATERIALITY OLEH GREEN AUDITOR (原題)
Sophia Ananda, Aisyah Putri Andhika, Natalia Queen Ester Umboh, Joya Josephine
🤖 gxceed AI 要約
日本語
インドネシアのPOJK 51/2017は持続可能性報告書の検証を任意とし、制裁も訓告・警告にとどまるため、企業が約束的言辞で評判を得る一方で持続可能な目標を達成できない抜け穴があると指摘する。マレーシアとEUのベストプラクティスを参照し、二重重要性に基づくグリーン監査人による強制保証制度の設計を提案する。これにより報告書の信頼性向上、グリーンウォッシュ防止、ESG執行の強化を目指す。
English
This normative legal study examines Indonesia's POJK 51/2017, which leaves sustainability report verification voluntary and sanctions weak, enabling promissory greenwashing. Drawing on Malaysian and EU best practice, it proposes a mandatory assurance design based on double materiality, conducted by 'green auditors', to boost report credibility, prevent greenwashing, and strengthen ESG enforcement in Indonesia.
Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.
📝 gxceed 編集解説 — Why this matters
日本のGX文脈において
日本ではSSBJ基準の確定と有報でのサステナビリティ開示義務化が進み、第三者保証の範囲・水準が実務論点となっている。新興国における保証義務化の制度設計論は、日本の保証制度議論やアジア域内の開示調和を考える上で参照価値がある。
In the global GX context
As ISSB/CSRD regimes move toward mandatory limited assurance, this paper adds a Global South regulatory perspective on how assurance mandates and enforcement teeth can be designed to curb greenwashing—relevant to the global convergence debate on assurance standards and double materiality.
👥 読者別の含意
🔬研究者:新興国における保証制度設計とグリーンウォッシュ規制の比較法研究として参照できる。
🏢実務担当者:インドネシア拠点の日系企業は、将来の強制保証導入を見据えたESGデータ整備と内部統制の準備に活用できる。
🏛政策担当者:保証義務化と制裁強化の制度設計を検討する規制当局にとって、EU・マレーシア比較の実務的示唆がある。
📄 Abstract(原文)
Ketamakan umat manusia dalam mengejar pertumbuhan ekonomi telah melampaui batas-batasan planet (planetary boundaries) yang ditandai dengan terjadinya peningkatan suhu bumi, pencemaran oleh limbah, serta penurunan ketersediaan air bersih. Aktivitas ekonomi dan lingkungan mengalami paradoks sebagai ‘trade-off’ bahwa keuntungan ekonomi akan mengorbankan lingkungan. Seiring dengan perkembangannya, tren ecological modernisation, mendorong industri untuk berinisiatif dalam mengatur dirinya sendiri dalam pengelolaan lingkungan di atas kepatuhan minimum (beyond compliance). Perusahaan berkeinginan memiliki label berkelanjutan karena menjadi pertimbangan bagi investor untuk menentukan keputusan investasi. Hal ini dituangkan dalam bentuk pengungkapan Environmental, Social, and Governance (“ESG”). Akan tetapi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 (“POJK 51/2017”) memberikan celah bagi perusahaan untuk sekedar memberikan promissory language semata-mata agar mendapatkan reputasi bisnis namun gagal mencapai tujuan berkelanjutan. Hal ini terjadi karena laporan keberlanjutan tidak wajib untuk diverifikasi (voluntary assurance), yang berarti setiap klaim dapat tidak dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, sanksi yang dapat dijatuhkan oleh OJK terhadap pelanggaran laporan keuangan berkelanjutan hanya berupa teguran dan peringatan tertulis. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai permasalahan hukum dalam pelaporan dan verifikasi ESG. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan evaluatif dan preskriptif. Gagasan solusi ini merujuk pada best practice di negara Malaysia dan Uni Eropa. Penelitian ini menawarkan desain mandatory assurance dalam sistem pelaporan dan verifikasi ESG sekaligus merumuskan desain solusi verifikasi berbasis materialitas ganda oleh Auditor Hijau. Pembenahan masalah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas Laporan Keberlanjutan, mencegah greenwashing, dan memperkuat penegakan ESG di Indonesia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kata Kunci: Environmental, Social, and Governance (ESG), Laporan Keberlanjutan, Auditor Hijau, Verifikasi Wajib, Materialitas Ganda
🔗 Provenance — このレコードを発見したソース
- openalex https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/263first seen 2026-11-18 04:56:32
🔔 こうした論文の新着を逃したくない方は キーワードアラート に登録(無料・3キーワードまで)。
gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。